Visi Besar Pemerintah Bangun Ekonomi Mandiri, Komitmen Nyata Membuka Peluang Kerja

Polemik tentang janji Presiden membuka 19 juta lapangan kerja sering kali muncul karena sebagian pihak melihatnya hanya sebagai angka ambisius tanpa memahami konteks kebijakan di baliknya. Padahal, janji tersebut merupakan bagian dari visi besar pembangunan nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial. Pemerintah menempatkan penciptaan kerja bukan sekadar target politik, tetapi sebagai instrumen utama menuju Indonesia Maju 2045.

Pemerintah telah menyusun langkah yang terukur dan berbasis data. Target 19 juta lapangan kerja berasal dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dikombinasikan dengan sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi industri, pangan, energi terbarukan, digitalisasi, dan infrastruktur. Dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan investasi yang meningkat, potensi penciptaan kerja mencapai jutaan orang per tahun adalah realistis dan terukur secara ekonomi.

Salah satu pendorong utama adalah kebijakan hilirisasi yang membuka peluang kerja di sektor industri manufaktur, logistik, dan jasa pendukung. Kebijakan ini bukan hanya menambah nilai ekspor, tetapi juga mendorong lahirnya industri baru di dalam negeri, mulai dari pengolahan nikel, sawit, hingga bahan pangan lokal. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat rantai pasok domestik agar UMKM, koperasi, dan industri kecil menjadi bagian aktif dari proses industrialisasi nasional.

Selain sektor industri, pemerintah menyiapkan lapangan kerja masa depan melalui transformasi digital. Program Digital Talent Scholarship, 100 Ribu Startup, dan SMK Pusat Keunggulan dirancang untuk mencetak tenaga kerja muda yang siap menghadapi era ekonomi digital. Menurut proyeksi Kementerian Kominfo, ekonomi digital Indonesia dapat menyerap 6 hingga 7 juta tenaga kerja baru hingga tahun 2030, membuka ruang besar bagi generasi muda untuk berkembang.

Di tingkat akar rumput, penguatan UMKM dan ekonomi desa juga menjadi pilar penting penciptaan lapangan kerja. Melalui program KUR, KOPDES Merah Putih, dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), masyarakat di daerah mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, dan digitalisasi usaha. Inisiatif ini menjadikan sektor informal lebih produktif dan berdaya saing, sehingga mampu menyerap jutaan tenaga kerja di berbagai daerah.

Lebih dari sekadar jumlah, pemerintah menekankan pentingnya kualitas pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, berbagai program sertifikasi, perlindungan sosial, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja terus diperluas. Dengan demikian, pekerjaan yang tercipta bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga meningkatkan martabat dan kesejahteraan keluarga Indonesia secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, janji 19 juta lapangan kerja bukanlah mimpi kosong, tetapi peta jalan pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Di tengah tantangan global, semangat gotong royong dan optimisme menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya mampu membuka jutaan pekerjaan baru, tetapi juga menyiapkan generasi pekerja unggul yang siap membawa bangsa menuju kemandirian dan kemakmuran bersama.